Macet, becek, ga ada ojek. Ungkapan yang dipopulerkan oleh Chinta Laura  ini  mungkin pas untuk menggambarkan kondisi Jakarta saat ini. Hampir bisa dipastikan bahwa semua pengguna jalan raya, apakah pejalan kaki, pengguna transportasi bus, pengendara sepeda motor hingga pengendara mobil kesal dengan kondisi tersebut. Waktu terbuang percuma karena jalan-jalan yang tergenang oleh air menyebabkan kemacetan panjang di jalan-jalan kota Jakarta. Mulai dari jalan-jalan protokol sekelas Jl. Thamrin dan Sudirman  hingga jalan-jalan sekelas jalan kampung dan ”jalan tikus” semua tak ada yang bebas dari genangan air dan kemacetan.

Menarik untuk menyimak fenomena ini dari sisi public relation bagi PEMDA DKI. Beberapa pemberitaan media online maupun cetak menyoroti kegagalan PEMDA DKI membenahi salah urus yang sudah berulang kali terjadi setiap datangnya musim hujan. Inilah.com (2/11/09)  misalnya menyatakan bahwa:

” Kerugian akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta tahun ini mencapai Rp 17,2 triliun. Bila tahun 2020 Pemda DKI Tidak melakukan apa-apa kerugian bisa mencapai Rp 68 T ” (sumber: http://www.inilah.com/berita/politik/2009/11/02/175714/macet-jakarta-rugi-172-triliun/)

Sementara harian Kompas cetak  (18/11/2009) pada hal 25 bahkan menurunkan tiga artikel  utama yang semuanya terkait dengan masalah banjir dan kemacetan ini yaitu: ”Lalu lintas Kacau, Biaya Jadi tinggi,” kemudian tentang potensi banjir di ”17 kelurahan di Jakarta Selatan” hingga keraguan terhadap progress pembangunan kanal banjir timur yang awalnya ditargetkan akan selesai pada Desember kelak namun diduga sulit tercapai dalam artikel berjudul ”Kanal Banjir Timur, Diragukan Tembus Laut Akhir Desember

Semua pemberitaan di atas, sangat menyudutkan citra PEMDA DKI di mata publik. Namun hal yang menarik juga adalah bahwa para pejabat PEMDA DKI yang diwawancara hampir semuanya tidak mampu menanggapi pemberitaan itu dengan baik.

Maksudnya? Mari kita coba simak beberapa pernyataan mereka yang dikutip oleh media-media di atas.

Tanggapan ”mengeluh dan menyalahkan”

Mari kita simak tanggapan yang diberikan oleh Kabid Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas Dishub DKI Jakarta Muhammad Akbar seperti yang dikutip oleh Inilah.ciom

”Muhammad Akbar menjelaskan, sebenarnya kapasitas jalanan yang ada di Jakarta hanya bisa menampung 1 juta kendaraan setiap hari. Nyatanya kendaraan yang keliaran di Ibukota negara ini hampir 1,5 juta. Ada sisa 500 tibu kendaraan. Belum lagi yang datang dari Bodetakbek yang jumlahnya juga cukup banyak. ”Inilah yang membuat Jakarta macet. Jika hanya satu jutaan mobil berkeliaran di jalanan, Jakarta belum macet,”ujarnya ”

Atau coba kita simak apa yang dinyatakan oleh Asisten Sekretaris Daerah bidang perekonomian DKI Jakarta, Mara Oloan Siregar, saat menanggapi pemadaman bergilir PLN yang berimbas ke sering padamnya lampu lalu lintas di jalan-jalan protokol yang berimbas kepada semakin parahnya kemacetan di jalan-jalan kota Jakarta, seperti yang dikutip Kompas (18/11/09) di artikel ”Lalu Lintas Kacau, biaya jadi tinggi”.

”Mara Oloan Siregar mengimbau para pelanggan besar seperti pengelola mall, hotel, industri agar mengurangi pemakaian listrik pada siang hari dengan harapan penghematan ini akan membantu mengurangi pemadaman bergilir”

Pernyataan pertama pihak PEMDA DKI menyalahkan pengguna kendaraan yang terlalu banyak, sementara pernyataan kedua menyalahkan para pengelola mall, hotel dan industri (yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan kemacetan di jalan raya akibat padamnya lampu lalu lintas) karena menggunakan listrik berlebih di siang hari.

”Derita Loe!”

Terlihat sekali pihak PEMDA DKI kurang sensitif dalam menangkap keluhan publik. Keluhan masyarakat yang diadukan melalui pertanyaan para wartawan media massa ditanggapi dengan sikap ”menyalahkan pihak lain” dan ”ketidak berdayaan menghadapi masalah yang ada”. Kesan yang ditimbulkan oleh pernyataan kedua pejabat di atas merepresentasikan ketidakmampuan menangani masalah yang dihadapi para pengguna jalan. ”Lalu mau apa lagi?” ”Emang sudah begitu” ”lagian elo juga sih bawa mobil ke mana-mana?” ”Kenapa ga jalan kaki atau naik bus aja?” . Demikian kira-kira pesan yang ditangkap oleh pembaca.

Hal ini tentu tanggapan yang buruk dari segi public relation. Publik yang berharap banyak kepada aparat pemerintah DKI yang dibayar gajinya dengan ”uang masyarakat” yang ditarik dari ”pajak” untuk menangani urusan mereka justru terkesan ”disalahkan” dan bukan ”dibantu”. Publik tentu merasa kecewa karena merasa ditinggalkan dan diabaikan oleh PEMDA yang seharusnya menjadi ”public servant” mereka. Masyarakat tentu berpikir, kenapa jadi mereka yang disalahkan jika mampu membeli dan menggunakan mobil yang dananya mereka kumpulkan dengan kerja keras bertahun-tahun? Atau para pengelola mall yang sudah membuka lapangan kerja bagi banyak penduduk DKI malah disalahkan karena menggunakan listrik pada siang hari? Bukankah itu semua semestinya tugas PEMDA DKI untuk menyelesaikan kerumitan sistem transportasi publik di DKI dan sekitarnya? Singkat kata, meminjam istilah saat ini, masyarakat mengatakan ”Itu semua Derita Loe!”

Ajakan positif dan Permintaan Maaf

Terlepas dari apapun alasannya, hal ini tentu akan sedikit berbeda jika misalnya PEMDA DKI justru mengajak masyarakat untuk bahu membahu mengatasi masalah namun tidak dengan sikap menyalahkan. Atau malah akan lebih baik lagi jika PEMDA DKI meminta maaf atas kegagalan mereka secara berulang mengatasi rumitnya masalah transportasi publik di DKI. Masyarakat akan lebih mengapresiasi positif jika itu yang dilakukan dan akan bersimpati untuk bersama-sama PEMDA mengatasi masalah yang ada. Jadi bukan dengan cara mengeluh atau lebih parah lagi justru menyalahkan. Namun selama kesadaran PR seperti itu belum ada, gumaman Chinta Laura ”Hujan, macet, becek, gak ada ojek” akan masih terus bergema di jalan-jalan DKI Jakarta tercinta ini (ful)

*Ditulis oleh Saifullah Kundo, Strategic Content Specialist, Praktisi PR, dan Mantan Wartawan
Editing dan Illustrasi oleh Takhta Pandu Padmanegara

References:
Banjir Raya (http://cashfull007.deviantart.com/)